Nama               :MOH. JAMIL

Nim                 :2014210094

Klas            : A

No. absen   :

ETIKA KEPEMINPINAN DALAM PELAYANAN PUBLIK

Perilaku seorang peminpin dipengaruhi oleh beberapa kondisi, antara lain perilaku sejak lahir (Bawahan), melalui pendidikan dan pelatihan, pengalaman organisasi, dan lain seagainya. (bdk. Teori kepeminpinan).

Berdasarkan penelitian para ahli (Fleishmen, Holpin, Wi-ner, Hemphill, dan Coous) ada dua deminsi utama perilaku peminpin yaitu konsiderasi (consideration) dan struktur inisiasi (initiation structure). Dua macam kecendrungan tersebut mempunyai ciri-ciri seagai berikut:

1.      Konsiderasi: Perilakuh peminpin cenderung kearah kepentingan bawahan. Adapun ciri-ciri perilaku peminpin dalam hubungangnya dengan  bawahan adalah:

a.       Ramah tamah.

b.      Mendukung dan membelah bawahan.

c.       Mau berkonsultasi.

d.      Mau mendengarkan pendapat bawahan.

e.       Mau menerima usulan bawahan.

f.       Memikirkan kesejahteraan bawahan.

g.      Memperlakukan bawahan setingkat dirinya.

2.      Stuktur Inisiasi: perilaku peminpin yang cenderung lebih mementingkan tujuan organisasi dari pada memperhatikan bawahan. Adapun ciri-cirinya yaitu:

a.       Memberikan kritik atas pekerjaan yang jelek.

b.      Menekankan pentingnya pelaksanaan batas waktu tuga-tugas kepada bawahan.

c.       Selalu memberi tau apa-apa yang dikerjakan bawahan.

d.      Selalu memeri petunjuk bawahan bagaimana melakukan tugas.

e.       Memberikan standar tertentu atas pekerjaan.

f.       Meminta bawahan agar selalu menuruti dan mengikuti standar yang telah ditetapkan.

g.      Selalu mengawasi apakah bawahan bekerja sepenuh kemampuan.

Mengingat luasnya peran dan tanggung jawab seorang peminpin dalam birokrasi, maka peminpin di tuntut agar mempunyai pengetahuan yang lebih aik dibandingkan dengan bawahannya, berdedikasi baik, serta pengalaman yang luas dan mempunyai perilaku yang dapat diterima oleh bawahan dan lingkungannya.

Sumber: (Dr. Kridawati Sadhana, M.S dalam buku yang berjudul Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik. 2010 hal. 186-187).

Analisi kritis terhadap Hakekat Administrasi Negara.

Analisi kritis terhadap Hakekat Administrasi Negara.

Nama               : Moh. Jamil

Nim                 :

Prodi               : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas           : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Semester          : 1 (Satu)

Kelas               : A

1.      Filsafat

            Adapun kata filsafat itu kata arab yang berhubung rapat dengan kata yunani, bahkan asalnyapun dari kata yunani pula. Katanya yunani ialah: filosofia dalam bahasa yunani kata filosofia itu merupakan kata majmuk yang terjadi dari filo dan sofia. Filo artinya cinta dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu ingin dan karena ingin itu lalu berusaha mencapai yang diinginkan itu. Sofia artinya kebijaksanaan. Bijak sana inipun kata asing, adapun artinya ialah pandai : mengerti dengan mendalam. Jadi menurut namanya saja filsafat boleh dimaknakan: ingin mengerti dengan mendalam atau cinta dengan kebijaksanaan. (Prof. I.R. Poedjawijatna dalam buku yang berjudul Pembimbing kearah alam  filsafat. 2005 hal. 1-2).

2.      Administrasi

Administrasi dapat didefinisakan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. (Siagian, Sondang P. 2003. Filsafat Administrasi. Jakarta: PT Bumi Aksara. Edisi Revisi).

Filsafat administrasi adalah berpikir secara matang dan mendalam terhadap hakikat dan makna yang terkandung dalam materi ilmu administrasi. Ontologi administrasi merupakan ilmu pengetahuan yang sifat jangkauannya sangat universal dan menyeluruh dari struktur kehidupan manusia. Epistemologi merupakan bagian dari filsafat ilmu yang mempelajari dan menetapkan kodrat atau skop suatu jenis ilmu pengetahuan serta dasar pembentukannya.

Manusia merupakan makhluk yang tidak pernah puas untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagai makhluk sosial, ia juga tidak dapat hidup tanpa orang lain atau dengan kata lain, ia senantiasa membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya yang tak terbatas itu. Filsafat administrasi adalah berpikir secara matang dan mendalam terhadap hakikat dan makna yang terkandung dalam materi ilmu administrasi. Ontologi administrasi merupakan ilmu pengetahuan yang sifat jangkauannya sangat universal dan menyeluruh dari struktur kehidupan manusia. Jadi dengan adanya filsafat Administrasi itu sendiri kita akan dengan mdah dalam mengemplementasikan dari keseluruhan administrasi itu sendiri agar tiak terjadi kontras dalam pelaksanaan tersebut. Dewasa ini tidak sedikit sekali yang melanggar etika dalam menjalankan proses administrasi sehingga hal tersebut dapat menimbulkan patologi dan hal ini sangat merugikan banyak pihak. Sangat disayangkan apabila hal tersebut terjadi kita yang sebagai kaum intelektual harus menjauhi hal tersebut. Dalam memberikan pelayanan haruslah benar-benar sesuai dengan apa yang seharusnya diberikan harus jauh dari intidasi-intimidasi yang dapat merugikan pihak lain.