Jumat, 09 Januari 2015



Nama               :MOH. JAMIL
Nim                 :2014210094
Klas            : A
No. absen   :




ETIKA KEPEMINPINAN DALAM PELAYANAN PUBLIK
Perilaku seorang peminpin dipengaruhi oleh beberapa kondisi, antara lain perilaku sejak lahir (Bawahan), melalui pendidikan dan pelatihan, pengalaman organisasi, dan lain seagainya. (bdk. Teori kepeminpinan).
Berdasarkan penelitian para ahli (Fleishmen, Holpin, Wi-ner, Hemphill, dan Coous) ada dua deminsi utama perilaku peminpin yaitu konsiderasi (consideration) dan struktur inisiasi (initiation structure). Dua macam kecendrungan tersebut mempunyai ciri-ciri seagai berikut:
1.      Konsiderasi: Perilakuh peminpin cenderung kearah kepentingan bawahan. Adapun ciri-ciri perilaku peminpin dalam hubungangnya dengan  bawahan adalah:
a.       Ramah tamah.
b.      Mendukung dan membelah bawahan.
c.       Mau berkonsultasi.
d.      Mau mendengarkan pendapat bawahan.
e.       Mau menerima usulan bawahan.
f.       Memikirkan kesejahteraan bawahan.
g.      Memperlakukan bawahan setingkat dirinya.
2.      Stuktur Inisiasi: perilaku peminpin yang cenderung lebih mementingkan tujuan organisasi dari pada memperhatikan bawahan. Adapun ciri-cirinya yaitu:
a.       Memberikan kritik atas pekerjaan yang jelek.
b.      Menekankan pentingnya pelaksanaan batas waktu tuga-tugas kepada bawahan.
c.       Selalu memberi tau apa-apa yang dikerjakan bawahan.
d.      Selalu memeri petunjuk bawahan bagaimana melakukan tugas.
e.       Memberikan standar tertentu atas pekerjaan.
f.       Meminta bawahan agar selalu menuruti dan mengikuti standar yang telah ditetapkan.
g.      Selalu mengawasi apakah bawahan bekerja sepenuh kemampuan.
Mengingat luasnya peran dan tanggung jawab seorang peminpin dalam birokrasi, maka peminpin di tuntut agar mempunyai pengetahuan yang lebih aik dibandingkan dengan bawahannya, berdedikasi baik, serta pengalaman yang luas dan mempunyai perilaku yang dapat diterima oleh bawahan dan lingkungannya.
Sumber: (Dr. Kridawati Sadhana, M.S dalam buku yang berjudul Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik. 2010 hal. 186-187).